Total Pengunjung 154920
01-11-2030

BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat)

 

LEMBAGA PELAKU EKONOMI DAN KEUANGAN INKLUSIF

INDONESIA adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi dan pendidikan masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran negara untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum juga terwujud.

Permasalahan Bangsa

Gambar 1.  Permasalahan Bangsa

Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi sangat menentukan terwujudnya cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur, mengawasi, dan memberi insentif agar pelaku eknomi dapat berperan secara optimal untuk kepentingannya sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Harus diapresiasi bahwa pelaku ekonomilah yang menciptakan kekayaan sebuah negara melalui proses produksi, distribusi, perdagangan yang selain mempekerjakan tenaga kerja, juga membayar pajak langsung maupn tak langsung. Pelaku ekonomi, melalui perilaku entrepreneurial-nya menciptakan  nilai tambah ekonomi atau economic value added yang menjadi sumber kekayaan sebuah negara-bangsa. Bottom line, ”business entrepreneurs create wealth for the nation”.

Ekonomi Pancasila mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu: Koperasi, Negara dan Swasta dengan peran masing-masing.  UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan:

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3.      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian diamandemen dengan menambahkan pasal 4 dan 5 sebagai berikut:

4.      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

5.      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Maka bangun usaha Koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diposisikan untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi utama untuk kepentingan negara dan masyarakat.Bahkan ada Undang-undang Koperasi, Undang-undang BUMN, namun swasta bergerak dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) secara murni. Dalam perjalanannya, politik ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru hingga Orde Reformasi yang masih bergulir, condong lepas kepada mekanisme pasar, tanpa kontrol atau keberpihakan yang jelas terhadap pelaku ekonomi golongan lemah. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh usaha besar swasta nasional dan asing serta BUMN, seolah-olah telah mengudarakan pertumbuhan ekonomi ibarat pesawat dengan auto pilot–nya. Kritik mengatakan politik ekonomi Indonesia mirip konsep “neolib” yang menjadikan si kuat tambah kuat untuk menguasai kue perekonomian bangsa. Pertumbuhan memang tercipta, namun lebih eksklusif dinikmati oleh pelaku ekonomi besar yang sekaligus melahirkan kelas menengah yang menjadi sumber pertumbuhan melalui konsumsi yang terus meningkat. Konsekuensinya, kesenjangan makin melebar, rasio GINImeningkat dari 0,31 ke 0,41 dalam jangka waktu 10 tahun terakhir karena pemerintah tidak melakukan intervensi untuk mendukung pelaku ekonomi kecil dan menengah.

Kesenjangan ini tidak saja tercermin dari perbedaan pendapatan atau kekayaan antargolongan, tetapi juga antardaerah. Lebih mengkhawatirkan lagi, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia yang bersumber antara lain dari kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di awal era Orde Baru, kita menganut strategi Trilogi Pembangunan yang prioritasnyaadalah: Stabilitas, Pertumbuhan, baru Pemerataan, yang ternyata sulit untuk direalisasikan. Pertumbuhan ekonomi nasional selama hampir setengah abad lebih didominasi oleh produksi dan ekspor. Sumber-sumber daya alam yang dimobilisasi oleh usaha-usaha besar baik asing, nasional dan badan usaha milik negara. Fenomena ini sudah dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-Moon:“For most of last century, economic growth was fueled by what seemed to be acertain truth: the abundance of natural resources. We mined our way to growth. We burned our way to prosperity. We believed in consumption without consequences. Those days are gone.....Over time, that model is recipe for national disaster. It is a global suicide pact.” (Secretary General Ban Ki-Moon addressing The World Economic Forum, 29 January 2011).Namun perkembangan ekonomi, sosial, bahkan geopolitik regional menuntut perubahan strategi serta urutan prioritas konsep pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Politik Ekonomi Baru

Perubahan melibatkan transformasi struktur, sistem, skilldan paradigma SDM serta kebijakan politik. Maka harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk memberi legitimasi dan komitmen negara untuk menjamin terlaksananya perubahan yang diinginkan sebagai sasaran akhir. Dalam hal ini dibutuhkan “politik ekonomi” baru menuju pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif. Sasaran dari transformasi politik ekonomi ini selain ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antargolongan, antardaerah dan kapasitas SDM, juga untuk membangun fondasi ekonomi yang solid karena mengakar kepada budaya dan sumber kehidupan dari mayoritas masyarakat Indonesia.

Sejak kemerdekaan kita telah mengalami perubahan struktur ketatanegaraan dan pemerintahan yang melahirkan politik ekonomi yang berbeda pula sesuai dengan eranya. Orde Lama melahirkan politik ekonomi sosialistik, ke liberalistik di era Orde Baru. Di era Reformasi, dengan perubahan sistem pemerintahan yang demikian signifikan (Desentralisasi dan Otonomi Daerah) ternyata tidak diikuti oleh perubahan politik ekonomi dan keuangan yang memberi peluang dan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Tentunya prinsip ekonomi pasar tetap dibutuhkan untuk efisiensi dan daya saing nasional. Kita berhadapan dengan geopolitik-ekonomi regional (ASEAN Economic Community), di tengah-tengah ancaman kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan pendidikan antargolongan atau antardaerah.

Roadmap kebijakan ekonomi di era Reformasi ini sebaiknya berada di jalur tengah. Singkatnya, sistem Ekonomi dan Keuangan Inklusif, yang merupakan implementasi amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, serta ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.Politik ekonomi baru harus mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pendekatan Kelembagaan

Bertumpu pada pandangan yang didukung oleh data empiris hampir di seluruh negara maju di dunia, kekayaan diciptakan oleh para pelaku ekonomi yang terorganisir dan tersistem dalam kelembagaan ekonominya.Pelaku Ekonomi Pancasila perlu dijabarkan lebih rinci sesuai , kultur dan kepemilikan yang merupakan sumber inspirasi dan jiwa entrepreneurial yang melekat pada masing-masing lembaga ekonomi.

Dari karakteristik dan perilaku pelaku ekonomi bilamana ditata dalam struktur kelembagaan yang sejajar, maka ada lima lembaga pelaku ekonomi yang berbentuk Badan Usaha: Badan Usaha Milik Asing (BUMA), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang merupakan korporatisasi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gambaran sederhananya dapat dilihat pada Gambar 2. berikut:

Pelaku Ekonomi di Indonesia

Gambar 2.  Pelaku Ekonomi di Indonesia

Kemakmuran suatu negara sangat tergantung kepada peran efektif yang dilakukan oleh pelaku ekonominya melalui badan-badan usahanya. Adalah pelaku ekonomi yang dapat memobilisasi dan menciptakan nilai tambah dari sumber-sumber daya ekonomi secara efektif. Pemerintah harus berperan untuk melahirkan regulasi dan pengawasan terhadap BUMA dan BUMS, seraya mengelola kebijakan dan keberpihakan kepada BUMN, BUMD, dan BUMR untuk bersinergi secara positif. Untuk itu perlu dicermati karakteristik dari masing-masing lembaga pelaku ekonomi yang secara singkat dijabarkan sebagai berikut,

  1. Badan Usaha Milik Asing (BUMA), pada umumnya sangat fokus hanya pada bidang usaha yang sesuai dengan penguasaan teknologi dan pasar serta berpola multinasional. Oleh karenanya, pengembangan usahanya terbatas dan lebih condong bergerak di sektor natural resources untuk ekspor serta dengan teknologi dan merek dagang yang meng-global menyasar pasar dalam negeri. Oleh karenanya BUMA memerlukan regulasi dan pengawasan agar sumber-sumber daya alam dan pasar dalam negeri terproteksi, berwawasan lingkungan. Pemerintah dapat memberi insentif untuk pengembangan teknologi bersinergi dengan pelaku ekonomi nasional serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar internasional. 
  2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), adalah kelompok usaha besar yang pada umumnya memiliki lebih dari satu bidang usaha atau conglomeration of companies. Walaupun sudah banyak BUMS yang go-public, kendali usaha masih dipegang oleh keluarga yang sering disebut conglomerate. Kelompok usaha ini tumbuh dan berkembang di era Orde Baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi yang relatif tinggi selama tiga dekade. Karakteristik para konglomerat ini sangat entrepreneurial, bahkan terkadang opportunistic. Tatkala Indonesia diterpa oleh topan krisis ekonomi di tahun 1997-1998, hampir semua usaha konglomerasi ini hancur dan masuk Intensive Care Unit (ICU) di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Keberuntungan para konglomerat ini mulai di awal Era Reformasi karena mereka dapat menguasai kembali perusahaan mereka dan atau membeli aset yang dijual oleh BPPN sangat murah, rata-rata 10-15% dari nilai piutang negara yang bersumber dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menjadi beban negara hingga kini. Pelajaran dari krisis ekonomi telah merubah perilaku para konglomerat ini untuk menata badan-badan usaha mereka melalui transformasi dari manajemen lobby ke manajemen professional. Lagi pula generasi kedua, bahkan ketiga, yang sudah memiliki pendidikan internasional telah mengambil alih manajemen untuk tumbuh dan berkembang melalui pendekatan manajemen korporasi modern.
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di seluruh sektor usaha, baik yang berbentuk Persero maupun Perum untuk pelayanan masyarakat. Kebanyakan dari BUMN ini adalah pengambilalihan dari badan-badan usaha milik Kolonial Belanda setelah Indonesia merebut kemerdekaan pada tahun 1945. Tidaklah mengherankan bilamana di era Orde Lama, badan-badan usaha ini dikelola oleh kelompok militer dan para birokrat, apalagi badan-badan usaha ini mulanya berpola monopoli, khususnya yang bergerak di sektor infrastruktur dan jasa pelayanan masyarakat.

Di era Orde Baru mulai terjadi transformasi baik dari aspek bisnis maupun manajemen yang kemudian lahir pula badan-badan usaha baru milik negara. Sayangnya intervensi kekuatan politik serta pengaruh birokrasi pemerintah masih sangat kental. Maka efisiensi BUMN yang diukur dari Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) misalnya masih jauh dari bench mark badan-badan usaha sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan menurut studidari Booz-Allen terjadi pengurangan nilai BUMN serta tingkat kesehatan yang rendah.Nilai BUMN bersumber dari kepemilikan aset di segala sektor usaha yang strategis serta potensi peningkatan nilai serta keuntungan dari posisi penguasaan pasar, termasuk yang memiliki posisi monopoli.

Pada saat negara dilanda krisis ekonomi di penghujung Era Orde Baru, Presiden Soeharto melihat BUMN sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi kesulitan ekonomi saat itu. Pemikiran awalnya adalah bagaimana meningkatkan nilai dengan konsep value creation melalui strategi profitisasi. Dengan keuntungan yang tinggi, BUMN akan bernilai tinggi, sehingga kalau dijual sebagian saham-sahamnya, akan diperoleh jumlah yang cukup besar untuk membayar hutang kepada IMF yang baru ditandatangani awal Januari 1998.Untuk itu dibutuhkan transformasi menyeluruh dari struktur dan manajemen BUMN. Dibutuhkan pengelolaan aset negara yang telah dipisahkan di bawah BUMN secara terfokus dalam satu lembaga agar dapat bersinergi dan berkembang layaknya badan-badan usaha swasta dan multinasional.

Saat Kabinet Pembangunan VII diumumkan pada Maret 1998, Presiden Suharto menyampaikan pembentukan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN yang sekaligus mengangkat penulis sebagai menteri yang pertama.Dari 158 BUMN yang ada saat itu, 50% tergolong tidak sehat, termasuk bank-bank pemerintah yang praktis insolven sebagai dampak dari krisis moneter.

Misi utama BUMN adalahcreate value, agar dapat menjadi lokomotif penyehatan ekonomi nasional. Strategi pembentukan nilai dilakukan dengan pola Restrukturisasi-Profitisasi, baru Privatisasi dalam rangka pencapaian 9 tujuan sebagaimana tercantum dalam gambar 3.

Gamar 3.  Strategi Pendayagunaan BUMN

Walaupun kinerja perusahaan-perusahaan BUMN belum optimal, peranannya di bidang pembangunan ekonomi semakin signifikan.  Total aset pada akhir 2013 mencapai Rp 4.023 triliun dengan keuntungan bersih Rp 150,7 triliun. (Sebagai perbandingan,labadi tahun 2013: 141 BUMN Indonesia USD 13 miliar, 1 BUMN Malaysia (Petronas) USD 20,4 miliar, 128 BUMN China USD 208 miliar).

Optimalisasi kinerja dan peranan BUMN dapat ditempuh melalui empat inisiatif yang membutuhkan komitmen negara, yaitu:

  1. Depolitisasi – agar BUMN ini terbebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan politik, baik dari penempatan manajemen (Direksi dan Komisaris) maupun dalam urusan operasional. Dalam menjalankan tugas fidusianya, Direksi BUMN harus terbebas dari intervensi politik dan birokrasi agar dapat mengambil corporate actions sesuai dengan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah menuju profitisasi sebagai basis pengembangan BUMN sendiri.
  2. Debirokratisasi – agar BUMN sebagai lembaga pelaku ekonomi yang bergerak dan bersaing di seluruh sektor usaha membutuhkan kelincahan serta pendekatan entrepreneurial.Birokrat sewajarnya diposisikan sebagai regulator, agar tidak terjadi conflict of interest untuk dapat melakukan fungsi regulasi dan pengawasan yang efektif. BUMN dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang memiliki business & entrepreneurial skills.
  3. Blue Print BUMN 1999 – adalah strategi pendayagunaan BUMN melalui proses Restrukturisasi–Profitisasi sebelum Privatisasi. ImplementasiBlue Print ini dapat menjadikan BUMN sebagai lembaga pelaku ekonomi milik negara yang powerful, memiliki size yang berskala global melalui implementasi konsep konsolidasi dan pembentukan sectoral holding yang dikelola secara profesional. Dengan demikian BUMN yang kini berjumlah 141, dapat direstruktur dan dikelola secara lebih fokus dengan hanya berjumlah sekitar 40 yang terdiri dari holding companies dan stand alone companies yang kemudian berkembang menjadi perusahaan holding karena telah memiliki anak-anak perusahaan yang sehat. Pada kondisi kekuatan seperti inilah, Badan Usaha Milik Negara dapat menjadi Counterfailing Power bagi kekuatan-kekuatan pelaku ekonomi lainnya termasuk BUMA dan BUMS. Sehingga BUMN benar-benar dapat menjadi instrumen negara untuk mengamalkan amanat UUD 1945.
  4. Aset-asetBUMNsebagai kekayaan negara yang dipisahkan – tidak tunduk kepada Undang-undang Keuangan Negara. Sebagai korporasi atau badan usaha, BUMN seharusnya tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas, selain Undang-undang BUMN, karena secara logikapemahamannya adalah sebagai berikut:
    • BUMN bergerak dalam lingkungan dunia usaha yang dinamis dan harus mampu bergerak, bekerja sama dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya yang tunduk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas;
    • Kemajuan BUMN dapat diukur antara lain dari kemampuannya untuk memasuki pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Dengan demikian saham-saham BUMN tidak lagi seluruhnya dimiliki oleh negara;
    • Kerugian BUMN tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara karena strategi bisnis dapat saja memperhitungkan kerugian jangka pendek untuk mendapatkan posisi dan keuntungan jangka panjang. Lagi pula kerugian karena kebijakan tidak mengambil peluang atau opportunity lost, bisa jauh lebih besar dari kerugian sesaat yang dapat dikalkulasi dengan cermat. Disinilah Business Judgment Rule (BJR) yang mengacu kepada hukum dan ekonomi yang berdasarkan efisiensi (Prasetio, 2014).
    • Sebagai persero, BUMN tunduk kepada tata kelola yang baik,corporate governance yang memiliki kompetensi dan pertanggungjawaban yang tersistem dalam Organ Perseroan Terbatas. Pertama, Dewan Direksi memiliki fiduciary duty untuk mengelola BUMN secara transparent, professional, dan accountable. Selanjutnya, Dewan Komisaris dengan instrumen pengawasan berupa komite-komite audit, nominasi dan remunerasi serta risiko dan investasi cukup tangguh untuk memenuhi persyaratan pengelolaan persero yang prudent dan bertanggung jawab secara profesional. Lapisan terakhir ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberi persetujuan sekaligus pengawasan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak saja diikuti oleh Menteri Negara BUMN sebagai kuasa RUPS, tetapi juga oleh para pemegang saham publik untuk BUMN yang sudah terdaftar di Bursa Efek dalam dan luar negeri.
  5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lahir sejalan dengan penyelenggaaan pemerintahan berbasis Otonomi Daerah. BUMD sulit berkembang karena belum memiliki skala ekonomi dan kapitalisasi yang terbatas. Lagipula kekayaan negara berupa sumber daya alam yang ada di daerah masih dikuasai oleh BUMN dan swasta nasional serta asing. Disamping itu sulit menemukan tenaga-tenaga  pengelola yang profesional untuk ditempatkan di daerah.Salah satu strateginya adalah BUMD ini membangun aliansi strategis dengan BUMS maupun BUMN dalam posisi tawar yang sejajar. Praktek kepemilikan PEMDA melalui BUMD terhadap peluang bisnis yang berbasis aset atau sumber daya alam yang ada di daerah selalu minoritas. Alasannya, sumber pendanaan tidak tersedia bagi PEMDA. Padahal swastapun melalui BUMS misalnya, mencari dana dengan menjaminkan aset yang dimiliki daerah. Oleh karenanya BUMDpun harus memiliki manajemen profesional yang kreatif dan inivatif. 
  6. Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) adalah konsep korporatisasi koperasi dan UMKM dengan status hukum, struktur dan kedudukan yang sama dan sejajar dengan lembaga pelaku ekonomi lainnya. Kesejajaran ini juga terefleksi dari kekuatan BUMR yang memiliki usaha produktif yang berskala ekonomi, berorientasi pasar, efisien sebagaimana layaknya korporasi modern yang dikelola secara profesional.Namun demikian, sifat kekeluargaan dan azas-azas kebersamaan sesuai dengan semangat UUD 1945 pasal 33 tetap mewarnai lembaga ekonomi BUMR ini.

Potret UMKM

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2012) menunjukkan struktur kelembagaan pelaku ekonomi nasional yang sangat tidak berimbang. Jumlah total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 56.534.592 berbanding 4.968 Usaha Besar atau 99,99% berbanding 0.01%. Penyerapan tenaga kerja langsung 107.657.509 (97,2%) berbanding 3.150.645 (2,8%). Kalaupun diumpamakan rata-rata Usaha Besar mempekerjakan tenaga kerja tidak langsung sepuluh kali tenaga kerja langsung, perimbangan kontribusi terhadap total pekerja masih 25% berbanding 75% untuk UMKM. Sebaliknya total ekspor non-migas Usaha Besar menguasai 86%, sedangkan UMKM hanya mendapatkan porsi 14%. Perbandingan jumlah Usaha Besar dan UMKM secara rinci dapat dilihat dalam gambar di bawah ini,

Gambar 4.  Piramida Usaha Besar dan UMKM di Indonesia

Permasalahan UMKM

UMKM, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, berada di daerah perdesaan (rural area) dengan karakteristik:

  1. Skala usaha terlalu kecil untuk marketablesecaraprofitable;
  2. Tidak memiliki akses pasar dan daya tawar yang rendah karena terlalu kecil;
  3. Tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas yang menentukan harga pasar;
  4. Tidak memiliki akses pendanaan, terlebih karena kepemilikan lahan tidak dapat dijaminkan;
  5. Sumber pendanaan berpola “ijon” yang selalu berbiaya tinggi, harga produksi hanya ditentukan oleh pengijon;
  6. Tidak memiliki akses untuk mendapatkan kebutuhan produksi (peralatan, pupuk, dan lain-lain) secara teratur dengan harga yang wajar;
  7. Infrastruktur di perdesaan belum mendukung proses produksi,pemasaran, dan logistik yang cost effective;
  8. Pengelolaan dan keterampilan teknis dan manajemen sangat terbatas hingga tak dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk menaikkan pendapatan;
  9. Kualitas SDM yang rendah;
  10. Manajemen usaha yang masih lemah.

Sumber Pendanaan Tidak Inklusif

Ironisnya, sistem ekonomi dan keuangan eksklusif memperkaya yang besar dan meninggalkan yang kecil.  Semakin maju usaha-usaha besar, semakin mudah pula memperoleh pendanaan dari sumber manapun, termasuk dari publik.  Sebaliknya, semakin kecil dan kerdil usaha-usaha mikro, apalagi yang baru, semakin dijauhi oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk dari bank pemerintah.  Inilah alasan, antara lain, mengapa usaha mikro yang jumlahnya sekitar 55,8 juta, atau 98,8% dari seluruh unit usaha nasional tetap berada di bottom of the pyramid.

Pemerintah telah mendorong dan memfasilitasi sumber-sumber pendanaan yang beraneka ragam -  selain dari APBD, APBN, juga melalui Program KUR, Program KUMK, Program LPDB-KUKM, PNPM, bahkan CSR dari perusahaan besar asing dan nasional.  Melalui penelitian dan kertas kerjanya bertajuk “PROGRAM PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN”, Dr. B.S. Kusmuljono mengatakan, terdapat beraneka ragam sumber pendanaan, namun tidak terintegrasi dengan lembaga ekonomi dan keuangan inklusif seperti BUMR. Sumber-sumber pendanaan yang difasilitasi oleh pemerintah ini tidak mampu mengangkat posisi UMKM karena,

  1. Sumber-sumber pendanaan itu terlalu terfragmentasi, dan tidak terorganisir dan tersistem untuk mendapatkan target UMKM yang memiliki struktur usaha yang feasible dan bankable;
  2. Keterlibatan birokrat yang kurang memahami dinamika bisnis dan ekonomi memotong link and match antara pemerintah sebagai driverpengalokasi dan pelaku ekonomi kerakyatandengan delapan butir kelemahan;
  3. Orientasi alokasi pendanaan condong menggunakan pendekatan politik dengan praktek yang berpola transaksional jangka pendek;
  4. Sumber pendanaan yang relatif berhasil adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena langsung dilaksanakan oleh bank-bank pemerintah. 

Sayangnya, efektivitas dan sasaran KUR ini belum juga optimal, sebagaimana data Realisasi Penyaluran KUR 2014 (Dr. B.S. Kusmuljono):

  • Plafon Rp.158,25triliun versus Realisasi Rp.50,04triliun, yang bermaknapenyerapan hanya 31,62%;
  • Debitur mencapai 11,3 juta, masih jauh dibawah jumlah UMKM sebesar 56,8 juta;
  • Penerima kredit terbesar adalah sektor perdagangan (Rp.29,3triliun dengan 7,4 juta debitur), yang tidak menyumbang nilai tambah yang besar;
  • Sektor pertanian yang dapat menyumbang pendapatan nasional terbesar hanya menerima Rp.10,3 triliun dengan jumlah debitur 1,8 juta.  Padahal porsi terbesardari 56,8 juta UMKM adalah di sektor pertanian;
  • Suku bunga yang masih tinggi (22% KUR Mikro dan 14% KUR Retail).

Selagi akses pendanaan belum terjangkau oleh UMKM karena skala usaha yang tidak feasible and bankable, tidaklah mungkin terjadi peningkatan kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sekaligus menyumbang pertumbuhan yang inklusif.

Badan Usaha Milik Rakyat

Korporatisasi Koperasi dan UMKM menjadi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) adalah solusi terhadap kelemahan struktural koperasi, usaha kecil dan mikro untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang memiliki posisi yang sejajar dengan badan-badan usaha lain sesuai dengan strategi pemberdayaan ekonomi Pancasila. Kesejajaran ini tidak saja karena terstruktur dalam bentuk badan hukum yang sama (perseroan terbatas), tetapi juga memiliki posisi tawar untuk bersinergi dan bekerja sama dengan Usaha Besar karena:

  1. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien;
  2. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna bahan baku yang disuplai dari anggota BUMR;
  3. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional agar memiliki eksistensi bahkan pertumbuhan yang berkesinambungan;
  4. Kehadiran BUMR merupakan solusi penyediaan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara berkesinambungan;
  5. Kemitraan antara BUMR dan Usaha Besar tercipta karena keduanya saling membutuhkan dan dapat bekerja sama dan berkomunikasi dalam gelombang yang sama;
  6. BUMR sektor pertanian dapat mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional.

Model BUMR

Berdasarkan penelitian terbatas serta pengalaman empiris mengelola badan-badan usaha negara, swasta asing dan nasional, saya telah menyusun Model BUMR yang dapat dilihat pada Gambar5.

            Dari model ini terlihat bahwa micro enterprises & small holders/producers yang tergolong UMKM, melalui kelompok-kelompok tani atau cooperatives dapat langsung mengakses pasar dan pembiayaan melalui struktur korporasi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR).  Dengan demikian, para pengusaha mikro atau petani akan memperoleh jaminan pasar dengan harga pasar yang terjadi melalui negosiasi sejajar antara BUMR dan Industri atau Usaha Besar. 

Model Kemitraan (opsi) dapat dilihat Gambar 8, serta Analisis Mata Rantai Nilai atau Value Chain Analysis yang menggambarkan posisi para mitra dapat dilihat pada Gambar 10. 

Gambar 5.  BUMR, Model Tanri Abeng

BUMR sebagai korporasi hanya dapat tumbuh dan berkembang kalau dapat beradaptasi terhadap hukum bisnis yang fundamental. Business starts from market, alias tidak ada pasar tidak ada bisnis. Oleh karena itu maka pendekatan Model BUMR diawali dengan pengelolaan pasar baik nasional maupun internasional ataupun perdagangan sebagai usaha besar mengelola pasar yang dinamis. Industri dan atau usaha perdagangan besarlah yang menentukan jumlah dan kualitas darisupplybahan baku yang bersumber dari produsen (kelompok tani, nelayan, pengrajin, dan lain-lain), yang dikoordinasikan dalam struktur dan sistem manajemen BUMR.

Model ini melahirkan mutual benefits antara Industry& Trade dengan BUMR yang mewakili UMKM karena,

  • Industri mendapat jaminansupply bahan baku sesuai jumlah dan kualitas yang dibutuhkan;
  • BUMR mendapat jaminan pasar dengan harga yang terjadi secara fair sesuai dengan perkembangan pasar;
  • Industry/Trade dan BUMR bersinergi untuk menciptakan nilai tambah melalui tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi, sebagai basis daya saing nasional.

Praktek monopolistik dari industri sebagai pembeli tunggal dari ratusan bahkan ribuan usaha mikro dan kecil berakhir dengan hadirnya BUMR yang memiliki daya tawar terhadap industri/pedagang besar. Dengan demikian,monopoly berhadapan dengan monopsony yang secara logika bisnis akan melahirkan harga yang saling menguntungkan melalui musyawarah untuk mufakat. Disinilah kembali konsep usaha bersama dengan asas kekeluargaan sesuai semangat demokrasi ekonomi ala Pancasila.

BUMR yang saham-sahamnya dimiliki oleh kelompok produsen kecil (bisa berbentuk koperasi) memiliki karakteristik korporasi modern dengan posisi dan struktur manajemen yang modern pula. Intinya:

  • Economy of scale – produksi dan supply dari kelompok-kelompok usaha kecil (tani, nelayan) tergabung dalam supply chain yang secara ekonomi memiliki skala yang memenuhi kebutuhan industri. Melalui efisiensi,unit cost dapat ditekan untuk keuntungan kelompok usaha kecil;
  • Marketing & Quality Assurance - Kunci daripada penerimaan pasar secara berkesinambungan adalah jaminan mutu atau kualitas yang ditentukan oleh pasar atau pembeli, dalam hal ini industri atau pedagang besar. Bantuan dan pengawasan mutu dari industri akan menjamin pembentukan harga yang cukup atau lebih baik secara signifikan. Demikian juga peningkatan produktivitas melalui proses pembelajaran atau learning curve akan tercipta.Kombinasi dari peningkatan harga dan produktivitas dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil, petani misalnya dengan sangat signifikan.Belum lagi kemungkinan ekspansi lahan dari petani yang ada serta pelaku ekonomi baru yang lahir dari keberadaan BUMR.
  • Financing and Insurance–Ini adalah kunci utama keberhasilan pengembangan UMKM. Secara individual, hampir tidak mungkin usaha-usaha kecil/mikro ini mendapatkan sumber pendanaan yang layak. Tidak bankable, dan tidak punya akses ke lembaga-lembaga yang juga beragam sumbernya. Pilihannya adalah mengakses atau diakses oleh pengijon yang tidak saja berbiaya sangat tinggi, tetapi juga mengikat mereka untuk menjual pada harga yang ditentukan oleh pendana ini. Kombinasi dari produktivitas rendah, mutu yang tidak sesuai spesifikasi pasar serta kontrol “pengijon” menjadikan usaha-usaha mikro, khususnya, di sektor pertanian tetap bercokol di bottom of the pyramid.  Dibutuhkan Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat (LPUR) yang khusus dan fokus membiayai UMKM melalui setting korporasi BUMR.
  • Procurement & Logistic – Untuk memproduksi secara berskala ekonomi dibutuhkan alat-alat produksi dan bahan baku (bibit, pupuk), dan BUMR dapat memperoleh harga dan mutu yang terbaik. Melalui penyediaan logistik yang efisien (gudang, alat transportasi), kebutuhan untuk produksi dapat dilaksanakan dengan ketepatan waktu yang krusial untuk produksi tanaman yang berpola musiman.
  • Management & Capacity Building – Sustainabilitas dan kredibilitas BUMR terhadap stakeholder-nya (shareholder, industry, customer, financial source, government, and public) ditentukan oleh kompetensi manajemennya. Oleh karena itu skill dan sistem manajemen haruslah profesional dari ukuran manapun. Manajemen BUMR haruslah dibangun sejajar dengan sistem dan kapasitas manajemen usaha-usaha besar. Oleh karenanya,capacity building harus berfungsi dengan efektif, mengingat tenaga-tenaga manajemen terampil yang ada di daerah, dimana BUMR kebanyakan berdomisili.
  • Processing & Information Technology – Jumlah pelaku ekonomi mikro yang kemudian tergabung dalam kelompok usaha (cooperatives) pada akhirnya haruslah terakses dan terkoneksi dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang tepat. Dengan demikian pendataan dan transaksi jual beli dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.

Gambar 6. Konfigurasi Teknologi Informasi BUMR

Usaha Bersama Atas Azas Kekeluargaan

Korporatisasi UMKM-Koperasi ke dalam Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) memungkinkan kerjasama antara dua kelompok pelaku ekonomi atas azas kekeluargaan yang saling menguntungkan.BUMR dapat meningkatkan daya tawar para produsen kecil setelah terstruktur dalam corporate setting yang memungkinkan untuk bersinergi dengan badan-badan usaha besar (BUMA, BUMS, BUMN) untuk mencapai keekonomian usaha yang berbasis efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Tentu saja proses menuju kerjasama yang berbasis sinergi positif ini membutuhkan pembelajaran atau learning curve yang berkesinambungan. Tidak mudah bagi usaha kecil – para petani misalnya – untuk bekerja dengan disiplin menghayati arti efisiensi sekaligus mempercayai mitra usahanya akan bekerja sama saling menguntungkan. BUMR harus dapat berperan sebagai lembaga pendidik yang mendapat kepercayaan dari para pemangku kepentingannya(stakeholder). Sebaliknya, usaha besar atau industri harus belajar dan memperlakukan mitra usahanya (BUMR) sebagai lembaga ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung daya saingnya melalui supply bahan baku yang teratur, terencana, pasti, cost effective dan berkualitas.

Usaha besar di sektor industri dan perkebunan misalnya, dapat memberi penyuluhan maupun bantuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas yang akhirnya menopang daya saing mereka sendiri. Bahkan industri dapat memprakarsai atau membantu pendanaan usaha kecil melalui BUMR setelah terbangunnya hubungan yang berbasis trust, sekaligus menghilangkan peranan para pengijon, yang selain merugikan usaha kecil juga salah satu sumber biaya tinggi.

Inti dari penerapan ekonomi Pancasila serta UUD 1945 pasal 33 adalah kultur kebersamaan yang berbasis trust dan saling menguntungkan. Ini pula yang menjadi fondasi ekonomi yang harus menjadi sumber daya saing bangsa.

Peran, bentuk usaha dan kepemilikan BUMR serta opsi cross holding antara BUMR dan industridapat dilihat pada gambar 7:

Gambar 7.  Cross Holding BUMR dan Usaha Besar

Azas kebersamaan dan sinergi antar pelaku ekonomi melalui kemitraan yang setara (dari aspek hak dan kewajiban) dapat menjadi basis pengembangan daya saing bangsa. Usaha besar, baik BUMS maupun BUMN telah maju dan mandiri.Yang dibutuhkan adalah regulasi, pengawasan dan insentif dari pemerintah agar pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dapat terwujud.

Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sebagai lembaga ekonomi inklusif membutuhkan dukungan dari para pemangkukepentingan,utamanya pemerintah. Tidak saja karena BUMR adalah lembaga pelaku ekonomi yang baru, tetapi juga karena pada lembaga inilah hidup dan kehidupan sekitar 170 juta atau 70% dari penduduk Indonesia (dari data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, jumlah tenaga kerja 107.659.509, dengan asumsi rata-rata penumpang hidup 0,5 orang untuk tiap pekerja). Oleh karena itu, pemerintah wajib membangun infrastruktur, termasuk mengeluarkan dan mengawasi aturan yang berpihak kepada BUMR, menyediakan sumber pendanaan yang fokus dan tersistem serta memberi insentif kepada usaha besar atau industri untuk membangun kemitraan yang setara dan demokratis.

Model Kemitraan dan peran para Lembaga Pendukung dapat dijabarkan (Gambar 8.) sebagai berikut: 

Model di atas mencerminkan konsep Indonesia Incorporated yang dapat menggabungkan seluruh kekuatan lembaga pelaku ekonomi yang menjangkau seluruh sektor dan seluruh daerah. BUMR sebagai lembaga pelaku ekonomi rakyat akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan keuangan inklusif yang kokoh dan berkesinambungan.Ekonomi dan Keuangan Inklusif mengangkat masyarakat dari posisi bottom of the pyramid.

Bupati Kabupaten Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si, akrab dikenal sebagai Kang Yoto, dua tahun lalu berkunjung ke TANRI ABENG UNIVERSITY (TAU) untuk mendalami konsep pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif melalui lembaga ekonomi Badan Usaha Milik Rakyat. Kang Yoto, pemimpin yang hatinya melekat pada rakyat, bertutur bahwa Kabupaten Bojonegoro tergolong kaya dengan sumber energi berupa oil & gas. Setidaknya ada dua perusahaan raksasa minyak(ExxonMobil dan PetroChina) yang menggali kekayaan alamdi Bojonegoro, namun 29% masyarakatnya masih hidup di bawah gariskemiskinan. Sumber daya (sektor pertanian, peternakan) terbarukan yang menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat belum dapat memberi nilai tambah untuk kemakmuran serta keadilan secara inklusif. Kebijakan bahkan politik ekonomi negara belum bersahabat dengan rakyat. Belum lagi kemampuan (capacity)  para pejabat daerah sendiri untuk membangun ekonomi kerakyatanyang inklusif masih sangat terbatas. Lagi pula infrastruktur fisik dan non-fisik termasuk management skill dari pemerintah dan masyarakat daerah sangatlah terbatas.

Penuturan Kang Yoto merupakan fenomena nasional yang kita jumpai di seluruh daerah otonomi negara Republik Indonesia yang “kaya” akan sumber daya alam. Karakteristik ekonomi kerakyatan secara nasional berbasis di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, bahkan industri kreatif dan kerajinan yang ada di daerah.  Disayangkan, sektor keuanganpun yang seharusnya dapat menunjang pengembangan ekonomi inklusif justru masih berpola eksklusif. Peredaran uang diperkirakan 60% di ibukota Jakarta, 30% di kota-kota besar lainnya, dan hanya 10% beredar di daerah dimana sumber-sumber daya ekonomi kerakyatan berada. Sehingga tidakmengherankan apabilabanyak Bank Pembangunan Daerah pun menyalurkan surplus dananya ke lembaga-lembaga keuangan yang ada di ibukota, suatu kondisi yang cukup ironis. Hanya dengan politik ekonomi dan keuangan yang inklusif dengan me-leverage pemberdayaan lembaga ekonomi BUMR inilah pertumbuhan ekonomi inklusif yang pro-rakyat akan tercipta secara adil dan berkesinambungan.

Pendekatan Strategis

Ekonomi inklusif berbasis di daerah, oleh karenanya pendekatan strategis dari pemberdayaan BUMR juga berorientasi daerah.  Ini juga yang menjadi alasan perlunya TAU memaparkan konsep BUMR ini pada Raker Pembangunan Kabupaten/Kota dan Pembangunan Provinsi. Langkah-langkah strategisnya adalah sebagai berikut:

  1. Membangun klaster ekonomi sesuai potensi, keunggulan dan kepentingan pemerintah/masyarakat daerah. Analisis matriks bisnis yang tetap berorientasi pasar dilukiskan dalam Gambar 9.
    Pemetaan ini harus dipahami dan disetujui oleh pejabat lembaga terkait  di bawah pemerintah daerah bersama-sama dengan manajemen BUMR. Pemda mengacu kepada pendekatan sosial politik, sementara BUMR fokus kepada pendekatan pasar serta kaitannya dengan industri yang berorientasi pasar.  Pada Gambar 9. terlihat pada salib sumbu ada empat kuadran, mulai dari Low hingga High Market Driven (MD) dan Social-Political Driven (SPD).  Kuadran-I low MD dan SPD, sedangkan Kuadran-IV high MD dan SPD, sehingga terlihat bahwa Kabupaten Bojonegoro, padi dan jagung MD masih rendah, tetapi SPD tinggi.  Sapi dan marine products di NTB, serta sapi dan tembakau di Bojonegoro di Kuadran-IV, baik MD maupun SPD tinggi.
  2. Membangun analisa mata rantai nilai (value chain analysis) yang diawali dengan analisis pasar yang bersumber dariindustryatau trade yang menggunakan bahan baku berbasis komoditas daerah.

    Lembaga ekonomi BUMR yang berorientasi bisnis dapat bersinergi dengan industri untuk menghasilkan produk-produk sesuai kebutuhan pasar. Pejabat pemerintah bukanlah pelaku ekonomi untuk dapat mamaknai dinamika di dunia usaha.Oleh karenanya sering terjadi mismatch.  Komoditas kopi,misalnya.  Saat kebutuhan pasar dunia adalah 70% kopi jenis arabika, 85% produksi kopi di Indonesia adalah jenis robusta;
  3. Membangun Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Inklusif yang memiliki skala ekonomi untuk mencapai tingkat efisiensi dan daya saing pasar. Tergantung struktur klaster ekonomi daerah, BUMR membutuhkan keterlibatan para Kepala Desa, Camat, dan tentunya Bupati/Walikota setempat. Karena pentingnya scale of economy, maka perlu keterlibatan Gubernur untuk mensinergikan faktor-faktor produksi maupun infrastruktur antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi.Pemerintah Pusat melalui perwakilan kementerian (Kanwil) yang ada di daerah dapat menjadi penghubung antara Pusat dan Daerah agar pembangunan nasional berkualitas terwujud. Perencanaan dan pengembangan klaster ekonomi daerah harus didukung oleh sumber pendanaan yang integratif menunjang UMKM;
  4. Pendidikan/Capacity Building. Keharusan melibatkan aparat pemda, mulai dari Kepala Desa, Camat, dan dinas-dinas terkait di bawah komando Bupati/Walikota.Untuk itu dibutuhkan pendidikan ekonomi, manajemen, dan pengetahuan bisnis yang berorientasi efisiensi dalam mekanisme pasar. Hal ini membutuhkan perubahan paradigma atau paradigm shiftpara pejabat pemda agar pola para birokrat memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Selain komitmen untuk memberi perhatian serta prioritas terhadap pemberdayaan BUMR sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Lembaga pendidikan formal, baik universitas maupun politeknik misalnya akan mendapatkan lowongan baru untuk para lulusannya.Public-Private-Academic Partnership menjadi alternatif solusi untuk mengurangi pengangguran.
  5. BUMR juga memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di daerah perkotaan (urban community). Pasar tradisional dan pengecer-pengecer kecil semakin tergeser oleh pengecer modern atau modern outlets yang memiliki skala ekonomi dengan pengelolaan logistik yang efisien, disamping negotiating power untuk mendapatkan supplier’s credit hingga 3 bulan.  Bandingkan dengan pengecer tradisional yang tidak memiliki jaringan logistik sekaligus harus membayar supplier secara cash. Lalu hanya dapat memperoleh pinjaman dengan suku bunga sangat tinggi. Pangsa pasar pedagang/pengecer tradisional turun dari 75%/2002 menjadi 59%/2012. Penurunan ini dapat dilihat pada gambar 11.

    Dari nilai penjualan dapat diperkirakan jauh lebih besar penurunan peranan pengecer tradisional.

 

(Selanjutnya >>>)

 

 


  Statistik Pengunjung

Hari Ini 69
Bulan Ini 1789
Tahun Ini 44156
Total 154920