Total Pengunjung 154937
Oleh Bagus Setiawan, 2017-11-29, Dibaca 43 Kali

Selasa, 28 November 2017
Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggagas pendirian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Dalam sistem ini, petani diajak memiliki saham atas produksi mereka sendiri. BUMR berfungsi mempromosikan hasil produksi petani dengan metode e-commerce sehingga distribusi produk bisa lebih cepat sampai ke tangan konsumen.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan mengadopsi BUMR Sukabumi yang berhasil dikelola dengan baik.

Komisaris BUMR Sukabumi Luwarso mengatakan, kesejahteraan petani di Indonesia rata-rata masih memprihatinkan. Jalur distribusi pangan yang begitu panjang membuat petani hanya menjadi produsen yang nyaris tak pernah merasakan untung.

"Petani sering kali dipermainkan oleh pihak yang mengambil keuntungan dari jalur distribusi yang begitu panjang. Sebagai contoh oleh para tengkulak skala besar," katanya saat sosialisasi pendirian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo, kemarin

Akar persoalan petani Indonesia sulit berkembang, menurut Luwarso, karena adanya gap distribusi yang panjang dari hulu ke hilir. Dalam sistem ini, tentu saja yang bisa menikmati keuntungan lebih banyak adalah pemodal.

Gap distribusi ini, menurut dia, akan terpangkas jika pemangku kebijakan bisa melibatkan petani untuk ikut berkiprah dalam sistem distribusi ini, di antaranya dengan membentuk korporasi yang dikelola petani.

"Selama ini harga banyak dimainkan oleh tengkulak. Petani dipaksa untuk menjual hasil pertanian jauh dari standar dengan alasan untuk menutup biaya distribusi. Padahal sampai kepada konsumen harga sudah melambung begitu tinggi," ungkap Luwarso.

Menurut, Luwarso, untuk mewujudkan pendirian BUMR pangan di Purbalingga, butuh modal Rp 250 miliar yang akan dialokasikan ke beberapa pos.

Antara lain, untuk dana pinjaman biaya produksi petani, pengadaan lahan dan alat-alat pertanian, serta membangun informasi pertanian dalam bentuk aplikasi i-pangan.

Menurut Luwarso, petani tidak akan dibebani biaya bunga untuk mengembalikan modal produksi. Namun Pemkab Purbalingga yang akan dibebani biaya administrasi sebesar 3 persen yang diambilkan dari modal Rp 250 miliar tersebut.

"Tentu dengan pinjaman lunak dan mudah ini petani akan merasa terbantu seperti yang sudah diaplikasikan di Sukabumi,"katanya

Bupati Purbalingga Tasdi mengapresiasi pendirian BUMR Pangan di Purbalingga. Daerah ini mempunyai potensi lahan sawah seluas 28,68 persen dari total luas wilayah Purbalingga atau sebasar 21.075,8 hektar. Potensi tersebut dinilainya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara sehat.

"Purbalingga potensial menjadi lumbung pangan dunia karena semua komoditas pangan bisa ditanam di Purbalingga. Tetapi kesejahteraan petani kita masih tertinggal dan membutuhkan kebijakan strategis," kata Tasdi.

Tasdi berkeinginan mengadopsi model korporasi petani yang telah diterapkan di Sukabumi. model korporasi tersebut diharapkan dapat memajukan petani dari sisi kesejahteraan.

"Saya dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bidang ekonomi akan meninjau tempat yang akan dijadikan korporasi petani. Semua harus cepat," katanya. (*)

Sumber : tribunjateng


comments powered by Disqus