Total Pengunjung 154918
Oleh Bagus Setiawan, 2015-07-29, Dibaca 1027 Kali

Perubahan melibatkan transformasi struktur, sistem, skilldan paradigma SDM serta kebijakan politik. Maka harus ada kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk memberi legitimasi dan komitmen negara untuk menjamin terlaksananya perubahan yang diinginkan sebagai sasaran akhir. Dalam hal ini dibutuhkan “politik ekonomi” baru menuju pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang inklusif. Sasaran dari transformasi politik ekonomi ini selain ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antargolongan, antardaerah dan kapasitas SDM, juga untuk membangun fondasi ekonomi yang solid karena mengakar kepada budaya dan sumber kehidupan dari mayoritas masyarakat Indonesia.

Sejak kemerdekaan kita telah mengalami perubahan struktur ketatanegaraan dan pemerintahan yang melahirkan politik ekonomi yang berbeda pula sesuai dengan eranya. Orde Lama melahirkan politik ekonomi sosialistik, ke liberalistik di era Orde Baru. Di era Reformasi, dengan perubahan sistem pemerintahan yang demikian signifikan (Desentralisasi dan Otonomi Daerah) ternyata tidak diikuti oleh perubahan politik ekonomi dan keuangan yang memberi peluang dan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Tentunya prinsip ekonomi pasar tetap dibutuhkan untuk efisiensi dan daya saing nasional. Kita berhadapan dengan geopolitik-ekonomi regional (ASEAN Economic Community), di tengah-tengah ancaman kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan pendidikan antargolongan atau antardaerah.

Roadmap kebijakan ekonomi di era Reformasi ini sebaiknya berada di jalur tengah. Singkatnya, sistem Ekonomi dan Keuangan Inklusif, yang merupakan implementasi amanat UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, serta ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta dapat menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Politik ekonomi baru harus mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.


comments powered by Disqus